Salah satu tujuan modernisasi perpajakan melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Main tax process
Reformasi perpajakan melalui sistem informasi sudah dilakukan secara bertahap sejak 2017 dengan penggunaan teknologi untuk pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik.
Dengan adanya pembaruan digitalisasi perpajakan ini, DJP berupaya untuk memberikan transformasi administrasi perpajakan Indonesia, meliputi:
Pada sistem Coretax yang akan datang, persoalan ini dapat dihindari karena Coretax tidak lagi menggunakan EFIN, dan karenanya EFIN tidak lagi menjadi persyaratan untuk melakukan pengaturan ulang kata sandi.
adalah untuk memperbaiki infrastruktur perpajakan. Proyek ini juga membawa beberapa manfaat lainnya, seperti:
Penghapusan dilakukan apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjek dan/objektif sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
Wajib pajak harus paham nantinya ada perubahan lain yang terkait dengan NPWP adalah nomor identitas bagi cabang wajib pajak. Pada sistem Coretax yang akan datang, device cabang tidak lagi menggunakan NPWP yang sejajar sebagai dua entitas yang berbeda dengan NPWP induk atau pusat.
Jadi, jangan sampai Anda melewatkan informasi mengenai cara kerja Coretax DJP dan mengapa sistem ini dinilai akan lebih efektif.
We're over a mission to produce a much better flooring knowledge. Our target is to improve the way you buy, put in, clean up and live to tell the tale your COREtec flooring.
Pemerintah juga meningkatkan fitur Coretax sebagai upaya untuk menghadapi tax evasion, atau penghindaran pajak oleh wajib pajak.
Aspek lalu lintas kunjungan sebenarnya bukanlah hal baru bagi DJP. Tentu kita mengetahui bagaimana read more masyarakat berbondong-bondong mendatangi kantor pajak setiap akhir Maret untuk melaporkan SPT.
DJP juga menyediakan sarana belajar mandiri dalam bentuk movie tutorial dan handbook. Sejauh ini, DJP telah memproduksi 55 online video tutorial dan 19 handbook yang disiapkan untuk membantu wajib pajak dalam mempelajari pengunaan coretax.
Menurut Sri Mulyani, DJP sudah melakukan berbagai uji coba dengan 21 proses bisnis yang berubah dengan scope cluster meliputi layanan dan pengumpulan knowledge, facts analitik, pengawasan dan penegakan hukum, serta sistem pendukungnya.
"Ini semuanya sedang dilakukan, namun ini tidak hanya membangun IT sistem dan databases saja, namun juga mengubah organisasi dari DJP, perbaikan kualitas SDM, melakukan edukasi kepada wajib pajak, dan mengubah berbagai regulasi serta SOP atau dari sisi bisnis model untuk bisa menciptakan kemudahan tersebut, kami juga memperkecil jumlah aplikasinya sehingga bisa menyederhanakan proses," ungkapnya.